SEPUTARPOHUWATO.COM – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, turun langsung meninjau kondisi Bendungan Taluduyunu yang dikeluhkan para petani akibat tumpukan sedimentasi yang menutupi pintu air bendungan, belum lama ini.
Dalam peninjauan itu, Beni menyatakan siap mengucurkan dana pribadinya untuk membantu pengadaan mesin kecil guna mempercepat putaran kerekan gerbang bendungan agar proses buka-tutup pintu air bisa lebih cepat dilakukan.
“Kita upayakan mesin kecil 5.5. Saya pribadi akan menyiapkan ini,” kata Beni, dikutip dari Dizen .id
Ia menjelaskan, bantuan mesin tersebut merupakan solusi sementara agar aliran air ke saluran irigasi bisa kembali normal sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, sedimentasi yang terjadi saat ini sudah masuk hingga ke saluran irigasi primer sehingga menyebabkan air tidak lagi mengalir ke area persawahan warga.
Saat peninjauan berlangsung, tampak dua unit alat berat excavator sedang beroperasi mengangkat material sedimentasi yang menumpuk di area bendungan.
“Ini harus ada hidrolik, untuk sementara mesin kecil dulu yang ukuran 5.5 untuk menjawab yang kecil ini, supaya airnya bisa mengalir bagus,” ujarnya.
Beni menambahkan, untuk penanganan jangka panjang sistem penggerak pintu air bendungan sudah harus menggunakan hidrolik karena kondisi saat ini dinilai tidak lagi maksimal.
“Untuk jangka panjang sudah harus diganti hidrolik, ini butuh anggaran besar. PU kabupaten telah menyurati PU provinsi sambil konsultasi dengan pak gubernur,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, tumpukan sedimentasi di Bendungan Taluduyunu terlihat telah menutupi pintu air bendungan sehingga menghambat distribusi air ke lahan pertanian.
Diketahui, Bendungan Taluduyunu mengairi sekitar 2.576 hektare sawah di wilayah Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Kondisi tersebut membuat para petani kini dihantui ancaman gagal panen akibat kekeringan yang mulai melanda area persawahan mereka.
Beni memastikan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan segera dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi guna mencari solusi penanganan permanen.
