SEPUTARPOHUWATO.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri, menyoroti dugaan ketimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato.
Hal itu disampaikan Hamdi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama salah satu bank milik pemerintah di ruang rapat DPRD Pohuwato, Kamis (02/07/2026).
Dalam penyampaiannya, Hamdi secara tegas menyampaikan kritik bukan dilandasi sikap primordial, melainkan berdasarkan hasil temuan dan validasi yang telah dilakukan di lapangan.
“Saya bukan primordial. Ini mungkin penting dan bagi saya sangat penting. Ini bukan sekadar kabar dari mulut ke mulut, tetapi kami sudah datang langsung dan melakukan validasi di lapangan, dan itu terbukti,” ujar Hamdi.
Menurutnya, masih banyak masyarakat asli Pohuwato maupun warga yang telah lama bermukim dan menjalankan usaha di daerah tersebut justru mengalami kesulitan memperoleh akses KUR.
Sebaliknya, kata Hamdi, terdapat pelaku usaha yang baru datang dan berinvestasi di Pohuwato dalam waktu relatif singkat justru mendapatkan penawaran pembiayaan langsung dari pihak perbankan.
“KUR ada urusan negara di situ, ada uang rakyat di situ. Saya berbicara spesifik mengenai KUR. Ada orang yang baru satu atau dua bulan, paling lama satu tahun berusaha di Pohuwato, bukan mereka yang mendatangi bank, tetapi bank yang mendatangi mereka menawarkan KUR,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah bersama DPRD karena menyangkut pemerataan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses permodalan.
Hamdi pun mencontohkan, masih ada pelaku usaha lokal yang telah bertahun-tahun menjalankan kios, warung makan, maupun usaha lainnya, tetapi ketika mengajukan pinjaman senilai Rp100 juta, yang disetujui hanya Rp25 juta.
“Di sisi lain, ada orang dari luar Pohuwato yang justru ditawari oleh pihak perbankan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Hamdi mengungkapkan DPRD berencana mengundang seluruh perbankan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Saya sudah sampaikan kepada Ketua DPRD. Kami akan mengundang seluruh perbankan yang ada di Pohuwato untuk membicarakan persoalan ini,” katanya.
Aleg dapil Randangan Taluditi ini juga mengkritisi alasan rendahnya etos kerja masyarakat lokal yang menurutnya kerap dijadikan dasar dalam proses penilaian pemberian kredit.
Menurut Hamdi, jika memang terdapat kekurangan dalam aspek tersebut, perbankan semestinya turut berperan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.
“Kalau alasannya etos kerja masyarakat Pohuwato dianggap rendah, saya menghargai penilaian perbankan. Tetapi tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Orang bisa diedukasi, diberikan pembelajaran dan diarahkan agar memiliki etos kerja yang lebih baik,” tegasnya.
Hamdi mengaku memperoleh sejumlah informasi serupa dari masyarakat saat melakukan kunjungan ke lapangan. Bahkan, ia mengaku pernah berbincang langsung dengan seorang pedagang yang mengaku ditawari KUR oleh pihak bank.
“Saya pernah duduk berbincang dengan seorang pedagang. Dia mengatakan baru saja didatangi pihak bank, meminta KUR Rp25 juta tetapi justru disetujui Rp50 juta. Ini yang kami temukan di lapangan,” ungkapnya.
Hamdi khawatir, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
Menurutnya, tidak sedikit warga yang akhirnya menyewakan hingga menjual lahannya kepada pendatang karena keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha.
“Akhirnya masyarakat Pohuwato sedikit demi sedikit menjual atau menyewakan lahannya. Lama-kelamaan bukan hanya halaman yang dibeli, tetapi rumahnya juga. Ini yang menurut kami tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Meski demikian, Hamdi menegaskan dirinya tidak mempersoalkan masyarakat dari luar daerah yang datang berusaha di Pohuwato.
Hamdi pun hanya meminta agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan asal-usul.
“Saya tidak sedang berbicara dalam konteks primordial. Saya berbicara bagaimana kebutuhan masyarakat Pohuwato secara menyeluruh dapat terpenuhi dan tidak ada perbedaan pelayanan. Kehadiran perbankan harus benar-benar menjadi bagian dalam membantu masyarakat di daerah ini,” pungkasnya.
