SEPUTARPOHUWATO.COM – Sungkono Kaluku alias cambang buka suara mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai aktor intelektual dan sebagai penyedia armada serta pemodal dalam aktivitas PETI di Teratai Bulangita.
Dalam moment klarifikasi itu, Sungkono yang didampingi Dodi Dai yang juga merupakan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi KASBI Pohuwato itu, membantah hampir seluruh materi yang disampaikan akun Facebook ‘Ibas Rumampuk’.
Bahkan, dalam klarifikasi tersebut, Sungkono tampak sangat marah dan menuding akun Facebook ‘Ibas Rumampuk’ telah membuat narasi tersebut secara mengada-ada.
“Saya juga kaget dengan berita ini, saya ada di kota itu, tiba-tiba saya pe anak ba telpon ba kasih tau berita ini, makanya saya so pulang,” kata Sungkono, kepada seputarpohuwato.com, saat dijumpai di kediamannya di Desa Teratai, Marisa, Sabtu malam (20/06/2026).
Sungkono dalam klarifikasi itu, memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa seperti yang di tuduhkan.
Bahkan, Sungkono yang juga Ketua KASBI Pohuwato inipun membantah tudingan bahwa dirinya menyediakan armada operasional maupun memberikan dukungan pendanaan terhadap aktivitas PETI di wilayah Teratai Bulangita.
“Tidak kena ini, karena disitu saya dituduh sebagai pemodal, terus sebagai penyedia armada tidak ada ini, tidak kena, karena saya bukan seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Sebelumnya, akun Facebook “Ibas Rumampuk” mengunggah narasi yang menyebut adanya sejumlah aktor kunci di balik aktivitas tambang di Teratai Bulangita.
Dalam narasi tersebut, nama Sungkono Kaluku alias Cambang disebut diduga berperan sebagai aktor intelektual, penyedia armada, serta pemodal dalam aktivitas PETI.
Menanggapi hal itu, Sungkono dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta agar informasi yang beredar disampaikan secara objektif serta berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diketahui, Sungkono Kaluku merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Catatan redaksi: Berita ini memuat bantahan dari pihak yang disebut dalam narasi yang beredar di media sosial. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
