SEPUTARPOHUWATO.COM – Sejumlah persoalan pembangunan di wilayah barat Kabupaten Pohuwato menjadi sorotan dalam Forum Lintas Popayato Bersaudara yang digelar di Aula Kantor Camat Popayato, Senin (2/11/2026).
Dalam forum tersebut, masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Popayato, Popayato Barat, dan Popayato Timur, menyampaikan berbagai aspirasi kepada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga.
Mengusung semangat Popayato Bersatu, Menjaga Titah Pemekaran, Menuntut Pemerataan Pembangunan, forum ini menjadi wadah konsolidasi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta berbagai elemen masyarakat Popayato Serumpun.
Bupati Saipul Mbuinga hadir didampingi Kepala Dinas PUPR Risdiyanto Mokodompit, Kepala Kesbangpol Saharudin Saleh, Direktur Perumdam Tirta Moolango Kaharudin Yusuf Rahim, Camat Popayato Barat Marjan K. Bula, Camat Popayato Timur Arifin, S.Pd., Sekretaris Camat Popayato Mansur A. Abudjulu, serta Tim Ahli Bupati.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam pertemuan tersebut. Mulai dari persoalan lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Masyarakat juga menyoroti pemerataan kesempatan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), pengakomodasian desa binaan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Loka Indah Lestari (LIL), kontribusi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan yang beroperasi di wilayah Popayato Group, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah barat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Saipul Mbuinga mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pengurangan transfer fiskal dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan, jika 10 hingga 15 tahun lalu anggaran daerah mencapai Rp1,2 triliun, kini kemampuan fiskal Kabupaten Pohuwato hanya berada di kisaran Rp700 miliar lebih.
“Dahulu pemerintah daerah mengelola anggaran hingga Rp1,2 triliun. Sekarang anggaran kita tinggal sekitar Rp700 miliar lebih. Anggaran tersebut harus digunakan untuk membiayai belanja wajib, termasuk belanja pegawai, serta kegiatan pembangunan,” jelas Saipul.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Pohuwato terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pemerintah pusat.
Saipul menyebutkan, pemerintah daerah telah mengusulkan 18 ruas jalan untuk mendapatkan dukungan anggaran. Usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan di 13 kecamatan.
Khusus wilayah Popayato Serumpun, beberapa ruas jalan yang diusulkan di antaranya akses dari depan Polsek Popayato menuju Pantai Lalape, termasuk akses ke Desa Trikora.
Selain itu, terdapat ruas Telaga-Dambalo melalui jalur lingkar atau letter U menuju Telaga Biru.
Namun, dari 18 ruas yang diusulkan, hingga kini baru dua ruas yang mendapatkan persetujuan, yakni Paguat-Dengilo dan Milangodaa-Kelapa Lima.
“Untuk ruas jalan ini, kami terus melakukan komunikasi dengan kementerian dan DPR RI yang membidangi infrastruktur. Kami juga mendatangi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya jemput bola agar usulan pembangunan tersebut bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Selain infrastruktur, aspirasi mengenai pemerataan sumber daya manusia, khususnya kesempatan pengembangan karier ASN, turut mendapat perhatian Bupati.
Saipul menyampaikan, pada 2027 diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II yang akan memasuki masa purnabakti.
Ia juga merespons permintaan keterwakilan wilayah barat dalam jabatan strategis pemerintahan, baik posisi staf ahli maupun asisten daerah.
“Sudah ada format dan menjadi perhatian saya. Saya juga tidak ingin saudara-saudara saya, para camat, diganti kemudian tidak memiliki jabatan,” ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan pemerintah daerah harus memberikan kesempatan dan perhatian kepada seluruh wilayah, bukan hanya menonjolkan kelompok atau orang tertentu.
Di sektor pelayanan publik, Bupati menyampaikan bahwa program Gerbang Pohuwato SIAAP akan dilaksanakan di Kecamatan Popayato pada Rabu mendatang.
Melalui program tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat akan dihadirkan untuk memberikan pelayanan terpadu.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pelayanan administrasi kependudukan bergerak atau mobile adminduk yang menjangkau wilayah kecamatan.
Bahkan, Pemkab Pohuwato telah membicarakan bersama DPRD terkait rencana penempatan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan di wilayah barat.
Persoalan sedimentasi bendungan juga menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut.
Saipul menyampaikan, pihak balai telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganan sedimentasi. Bahkan, pekerjaan tersebut telah memasuki tahap kontrak dan diharapkan segera dilaksanakan.
Sementara itu, aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo turut disoroti karena dampaknya dirasakan masyarakat Popayato.
Menutup kegiatan, Bupati Saipul A. Mbuinga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi dan perjuangan pemerataan pembangunan di wilayah Popayato Serumpun.
Ia menyambut baik komitmen forum yang akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah.
“Pakta integritas ini akan saya tandatangani. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. Kemudian evaluasi setiap tiga bulan tentu sangat kami apresiasi,” tegas Saipul.
Ia berharap kondisi anggaran daerah ke depan kembali normal sehingga berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan di wilayah barat Pohuwato, dapat segera diwujudkan.
“Pemerintah sangat mendukung. Semoga ke depan anggaran kembali normal dan apa yang menjadi keluhan serta pemerataan pembangunan dapat terwujud,” tutupnya.
