SEPUTARPOHUWATO.COM – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Pohuwato kini memasuki era baru. Tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu mulai bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Azalea Convention Center, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., bersama para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo.
Kabupaten Pohuwato dalam kegiatan tersebut diwakili Wakil Bupati H. Iwan Sjafruddin Adam, S.H., didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam enam bidang SPM Posyandu.
Kehadiran para pimpinan OPD tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan transformasi Posyandu di daerah.
Implementasi Posyandu era baru berbasis enam SPM di Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.
Melalui kebijakan tersebut, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendekatkan berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa.
Enam bidang pelayanan tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.
Untuk menjalankan program tersebut, diperlukan keterlibatan sejumlah OPD, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Satpol PP, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam Rakorda tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pohuwato, Ny. Selvi Mbuinga Monoarfa, turut menyampaikan pemaparan terkait perkembangan pelaksanaan Posyandu dan implementasi enam bidang SPM.
Ada lima poin utama yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut.
Pertama, progres pelayanan Posyandu dan implementasi enam bidang SPM di Kabupaten Pohuwato.
Kedua, capaian program yang telah terlaksana sepanjang 2026. Ketiga, berbagai kendala dan persoalan yang masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Keempat, praktik baik atau best practice yang dapat menjadi contoh dan direplikasi oleh kabupaten lain. Kelima, target serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Posyandu pada 2027.
Selain penguatan koordinasi antar-OPD, kesejahteraan kader Posyandu juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pasalnya, tanggung jawab kader kini semakin luas. Mereka tidak hanya membantu pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam mendukung pemenuhan enam bidang pelayanan dasar.
Karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan kader, peningkatan kapasitas, serta ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi bagian penting agar transformasi Posyandu dapat berjalan secara optimal.
Melalui Rakorda tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas sektor sehingga implementasi Posyandu 6 SPM tidak sebatas program dan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang semakin dekat, mudah diakses, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar warga hingga ke pelosok desa.
