SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mulai menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem usaha mikro yang kuat, serta menjadi instrumen baru dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan di tingkat desa dan kelurahan.
Sosialisasi program nasional yang digelar di Aula Kantor Bupati sementara, Senin (14/04/2025) ini dihadiri oleh perwakilan camat, kepala desa, dan ketua BPD dari 13 wilayah kecamatan.
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, membuka langsung kegiatan tersebut mewakili Bupati Pohuwato yang tengah bertugas di Kecamatan Buntulia.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan bilang bahwa koperasi penting sebagai engine of growth ekonomi lokal yang berbasis pada kekuatan komunitas desa dan kelurahan.
“Sosialisasi ini adalah pijakan awal. Bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai ruang diskusi agar proses pembentukan koperasi sesuai aturan dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Iwan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperindag UKM Ibrahim Kiraman, Kadis PMD Refli Basir, serta Notaris Pembuat Akta Koperasi Helce Nau’e.
Ketiganya turut memberikan arahan teknis dalam proses pembentukan koperasi yang akan menjadi bagian dari pilot project nasional.
Kadis Koperindag UKM, Ibrahim Kiraman, menyebut bahwa program ini akan dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
“Kita targetkan legalitas koperasi di 13 desa rampung sebelum Juli. Langkah berikutnya adalah penyusunan struktur organisasi dan pemilihan pengurus koperasi,” ungkap Ibrahim.
Tak hanya itu, Pemkab Pohuwato juga menyiapkan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung keberlangsungan koperasi, baik dari sisi pembinaan, pelatihan manajerial, hingga akses pembiayaan dan pemasaran produk.
Pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal melalui prinsip gotong royong dan kemandirian, sejalan dengan visi pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
