SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dengan agenda penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Selasa (15/9/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pohuwato Benny Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang pada waktu bersamaan sedang mengikuti agenda lainnya.
“Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, terutama kepada anggota DPRD yang terhormat,” ujar Iwan.
Iwan menjelaskan, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai respons pemerintah daerah terhadap berbagai perkembangan selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.
Penyesuaian tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dinamika pembiayaan, hingga kebutuhan pembangunan yang dinilai perlu segera ditangani.
Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan hingga tahun berjalan.
“Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyesuaian anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan.
Pemkab Pohuwato juga berupaya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah mendorong pengendalian terhadap belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung target kinerja, memiliki keluaran yang jelas, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Iwan.
Selain persoalan anggaran, Iwan turut menyoroti kondisi musim kemarau yang saat ini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah daerah bersama DPRD, kata dia, terus berupaya memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin yang terdampak kekeringan.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin terdampak kekeringan.
Pemkab Pohuwato juga menggelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di 13 kecamatan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah telah mengajukan usulan penggunaan cadangan beras nasional melalui Badan Pangan Nasional untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Selain itu, bantuan air bersih akan terus disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato,” katanya.
Di akhir sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas dukungan serta persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkap Iwan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
