SEPUTARPOHUWATO.COM – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menghadiri kegiatan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Energi Nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026 sampai dengan Semester I.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Senin (14/9/2026).
Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Kabupaten Pohuwato Achmad Djuuna, Inspektur Daerah Irfan Saleh, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Misbahuddin, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin, menjelaskan pemeriksaan kinerja pendahuluan bertujuan mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Menurut Misbahuddin, pemeriksaan tersebut mencakup upaya pemerintah dalam memenuhi empat pilar ketahanan energi untuk seluruh jenis komoditas energi.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk menilai kecukupan kerangka regulasi, kebijakan dan strategi ketahanan energi nasional.
Selain itu, BPK menilai tata kelola ketahanan energi, termasuk manajemen risiko, keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Pohuwato Iwan S. Adam menyampaikan sejumlah persoalan energi yang masih dihadapi masyarakat di daerah.
Salah satunya terkait harga eceran tertinggi (HET) LPG serta distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang dinilai belum merata.
Iwan juga mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan subsidi BBM, termasuk solar dan Pertalite.
Karena itu, menurutnya, dibutuhkan pengawasan serta koordinasi yang lebih kuat agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Persoalan energi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, sinergi antarpemerintah menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan energi.
Menurutnya, ketersediaan dan distribusi energi yang baik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya mengurangi angka kemiskinan.
Selain persoalan energi, Iwan turut menekankan pentingnya komunikasi, transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan, kritik yang konstruktif harus diterima sebagai bagian dari proses perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Iwan juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien dengan tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah.
Pada kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan serta kerja sama yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK atas kerja sama dan sinergi yang selama ini terjalin. Semoga melalui pemeriksaan ini, kita dapat terus melakukan perbaikan dan bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” ungkapnya.
Iwan juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang tidak dapat hadir karena pada waktu bersamaan mengikuti kegiatan lainnya.
Bupati, kata Iwan, meminta dirinya hadir sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam kegiatan tersebut.
“Bupati menyampaikan salam hormat kepada BPK dan kepada kita semua,” pungkasnya.
