SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan sekaligus mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu dibuka langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Pembukaan kegiatan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Zulkifli Umar, Inspektur Daerah Pohuwato Irfan Saleh, serta Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Risman Purba.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa perencanaan pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai target.
Menurutnya, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan Pohuwato 2025–2029.
“Pengawasan yang direncanakan secara baik akan mendukung pelaksanaan program pembangunan agar berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meminimalkan potensi permasalahan hukum,” ujar Saipul.
Ia menjelaskan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) menjadi salah satu pendekatan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan APBD.
Melalui sistem tersebut, pengawasan diharapkan lebih terarah pada program dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Saipul menyebut sejumlah aspek pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sistem pengendalian internal agar potensi penyimpangan maupun kelemahan dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak dini.
Dalam kesempatan itu, Saipul juga menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, penguatan manajemen risiko harus menjadi tanggung jawab seluruh OPD. Kedua, perencanaan pengawasan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Ketiga, mengoptimalkan peran APIP. Keempat, meningkatkan kapabilitas APIP dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Kelima, membangun budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum sosialisasi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengawasan di masing-masing perangkat daerah.
“Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, saya meminta agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada tataran pemahaman, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman pimpinan OPD bersama satuan tugas (Satgas) SPIP di 16 OPD.
Menurut Irfan, kesamaan pemahaman antara pimpinan OPD dan Satgas SPIP sangat diperlukan agar penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat berjalan optimal.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah membantu Bupati mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam pengelolaan program prioritas pembangunan daerah.
Risiko tersebut harus dipetakan dan dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat berimplikasi hukum bagi penyelenggara pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap pemahaman seluruh perangkat daerah bisa sama. Selanjutnya, pimpinan OPD dapat mengarahkan staf dan Satgas SPIP masing-masing untuk memperbaiki serta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan pengawasan atau daftar risiko di setiap OPD,” jelas Irfan.
Adapun peserta kegiatan terdiri dari para pimpinan OPD, sekretaris OPD, Direktur RSUD Bumi Panua, Direktur Rumah Sakit Lemito, serta Satgas SPIP.
Materi sosialisasi dan asistensi disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Komunitas Penyuluh Antikorupsi (Kompak) Provinsi Gorontalo, Tajuddin Pata, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Pohuwato menargetkan penguatan sistem pengawasan internal yang tidak hanya berfungsi mendeteksi permasalahan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan sejak tahap perencanaan program.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan semakin terarah, transparan, dan akuntabel serta terhindar dari berbagai potensi penyimpangan.
