SEPUTARPOHUWATO.COM – Rencana penutupan akses jalan menuju wilayah pertambangan di kawasan Borose, Kabupaten Pohuwato, memicu keresahan para penambang lokal dan tukang ojek.
Diketahui, bahwa jalur tersebut menjadi satu-satunya akses kendaraan roda dua (Ojek Motor) menuju area tambang di wilayah Dam, Jahiya, dan Wadi.
Kondisi itu pun mendapat perhatian serius dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga saat menerima aspirasi Dewan Pembina Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak) Pohuwato, Soni Samoe bersama perwakilan penambang lokal, Senin (18/05/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati tersebut turut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Achmad Djuuna, Plt Kepala Kesbangpol Yuslan Samadi, serta Kabag Pemerintahan Anugerah Wenas.
Dalam dialog itu, para penambang dan tukang ojek tambang ini menyampaikan sejumlah persoalan yang kini mereka hadapi.
Selain mengeluhkan sejumlah talang milik penambang yang belum dibayarkan pihak perusahaan, mereka juga menyuarakan kekhawatiran atas rencana penutupan akses jalan menuju lokasi tambang.
Menurut para penambang, jika jalur tersebut ditutup, maka aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidup di wilayah pertambangan akan lumpuh karena tidak tersedia akses alternatif lain.
Belum lagi, rencana pembangunan bendung di kawasan tersebut dikhawatirkan akan semakin mempersempit bahkan menghilangkan akses yang selama ini digunakan masyarakat menuju area pertambangan di bagian atas pertigaan Borose.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan agar sementara waktu tidak menutup akses jalan sebelum dilakukan pembahasan bersama seluruh pihak terkait.
“Kami sudah meminta agar akses itu jangan dulu ditutup sampai pertemuan pada Jumat, 22 Mei nanti dilaksanakan. Karena tidak ada akses lain bagi para penambang maupun tukang ojek untuk menuju tiga area tambang di bagian atas pertigaan Borose,” ujar Saipul.
Ditegaskannya, apabila nantinya pihak perusahaan akan melakukan penutupan akses, maka wajib menyediakan jalur alternatif yang layak digunakan masyarakat.
“Tentu penutupan akses itu harus disediakan dulu akses lain sebelum ditutup, karena ratusan kendaraan lalu lalang menggunakan jalur tersebut,” tegasnya.
Bupati Saipul juga menyampaikan bahwa nantinya seluruh persoalan yang disampaikan para penambang, termasuk akses jalan dan talang yang belum dibayarkan, akan dibahas secara khusus dalam rapat lanjutan pada Jumat, 22 Mei 2026.
Rapat tersebut rencananya akan melibatkan seluruh stakeholder terkait, mulai dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan, hingga unsur terkait lainnya.
“Kami berharap seluruh pihak dapat hadir agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” harap Bupati Saipul.
