SEPUTARPOHUWATO.COM – Kondisi Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Kawasan konservasi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan ekosistem tersebut disebut telah mengalami degradasi fungsi hingga sekitar 80 persen. Bahkan, aktivitas pertambangan di dalam kawasan yang berstatus cagar alam turut menjadi sorotan.
Persoalan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, saat membuka sosialisasi tugas dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi yang digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Iskandar hadir mewakili Bupati Pohuwato. Turut hadir Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Ir. Danny H. Pattipeilohy, S.Pi., M.Si., perwakilan Polres Pohuwato, Kodim 1313/Pohuwato, para asisten, pimpinan OPD, camat, serta pihak perusahaan PGM.
Dalam sambutannya, Iskandar mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki dua kawasan cagar alam, yakni Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang.
Kedua kawasan tersebut memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pohuwato.
Namun, kondisi Cagar Alam Tanjung Panjang saat ini dinilai membutuhkan perhatian serius. Iskandar menyebutkan, degradasi fungsi kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 80 persen.
Bahkan, ia turut menyoroti adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan yang secara status merupakan cagar alam.
Menurutnya, diperlukan formulasi dan langkah konkret dari pihak terkait agar keberadaan kawasan konservasi tersebut tetap dapat dipertahankan.
“Kami berharap perlu ada formulasi dan langkah konkret untuk mempertahankan keberadaan Cagar Alam Tanjung Panjang sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting,” ungkap Iskandar.
Tak hanya persoalan aktivitas pertambangan, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan penyangga di wilayah pesisir.
Menurutnya, keberadaan kawasan penyangga memiliki hubungan erat dengan perlindungan infrastruktur, termasuk bandara yang berada di kawasan tersebut dan diproyeksikan terus berkembang.
Panglima ASN Pohuwato ini mengingatkan, apabila kawasan penyangga pesisir semakin terbuka, potensi ancaman banjir rob maupun gelombang pasang bisa meningkat dan mengganggu aktivitas bandara ke depan.
“Jika kawasan penyangga di wilayah pesisir sudah terbuka, maka ada potensi ancaman banjir rob maupun gelombang pasang yang dapat mengganggu aktivitas bandara ke depan. Karena itu, kami berharap kawasan ini tetap dipertahankan dan fungsi ekologisnya dijaga,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menyampaikan persoalan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato.
Dari 10 blok WPR yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah lokasi yang berada di kawasan penyangga atau buffer zone cagar alam.
Mantan Kepala BPKD Pohuwato ini menjelaskan, lokasi tersebut secara status bukan merupakan kawasan cagar alam, melainkan kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan kawasan konservasi.
Meski demikian, proses perizinannya masih menghadapi kendala karena adanya keterkaitan dengan kawasan penyangga tersebut.
Akibatnya, sejumlah koperasi yang telah mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum dapat melanjutkan proses perizinan.
“Kami berharap melalui pertemuan ini ada solusi yang dapat ditempuh. Sebab, WPR tersebut sudah cukup lama dinantikan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, khususnya melalui perizinan pertambangan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Danny H. Pattipeilohy, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa total luas kawasan konservasi di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 91.000 hektare.
Khusus di Kabupaten Pohuwato, luas Cagar Alam Panua mencapai sekitar 36.000 hektare, sedangkan Cagar Alam Tanjung Panjang sekitar 2.300 hektare.
Danny juga menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik kehutanan per provinsi, Kabupaten Pohuwato merupakan daerah dengan kawasan hutan terluas di Provinsi Gorontalo.
Dia menjelaskan, kawasan hutan memiliki beberapa fungsi dan status, di antaranya hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, serta hutan konservasi.
Karena itu, pemahaman mengenai status dan fungsi setiap kawasan menjadi penting dalam menentukan kebijakan pengelolaan maupun pemanfaatannya.
Dalam paparannya, Danny turut mengulas sejarah penetapan kawasan cagar alam di Indonesia yang telah dimulai sejak 1919 pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
Dari catatan sejarah tersebut, terdapat 21 kawasan cagar alam yang penetapannya dilakukan pada masa kolonial. Salah satunya adalah Cagar Alam Panua di Kabupaten Pohuwato yang telah ditetapkan sejak 1938.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama antara BKSDA, pemerintah daerah, aparat keamanan, pihak perusahaan, dan masyarakat mengenai tugas, fungsi, serta ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap pertemuan ini dapat menjadi ruang untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan kawasan konservasi, termasuk upaya menjaga kelestarian Cagar Alam Tanjung Panjang agar fungsi ekologisnya tetap terpelihara.
