SEPUTARPOHUWATO.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Kabupaten Pohuwato berinisial SM resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, pada Kamis (12/11/2026).
SM ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran di lingkungan DLH Pohuwato yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut, yakni Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.
Dalam kasus tersebut, SM diduga terlibat dalam penyimpangan pembayaran honorarium pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN), belanja suku cadang, bahan bakar minyak (BBM), serta pelumas.
Tak tanggung-tanggung, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai kurang lebih Rp 1 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pohuwato, Arif Ronaldi, S.H., M.H., dalam press release menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka SM selama 20 hari ke depan.
Sebelum melakukan penahanan, penyidik Kejari Pohuwato telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.
Bahkan, kata Kajari, penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato pada 19 Juni 2026.
Dalam proses pengusutan perkara tersebut, sebanyak 56 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran.
Penyidik juga telah menyita 322 dokumen yang sebelumnya telah mendapatkan penetapan dari pengadilan.
Tidak hanya itu, Kejari Pohuwato turut melakukan ekspose perkara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendalami potensi kerugian keuangan negara.
Dari hasil pendalaman tersebut, Arif Ronaldi menyebut bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 1 miliar.
Mantan Asisten Pemulihan Aset di Kejati Kalsel ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut.
Pihaknya pun menargetkan dalam waktu dekat berkas perkara tersebut segera dinyatakan lengkap atau P21 untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.
“Dalam 20 hari ke depan kami akan melakukan penahanan dan akan segera kita P-21 dan kita limpahkan ke pengadilan,” ungkap Arif Ronaldi.
Atas dugaan perbuatannya, SM disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam perkara tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kini, setelah resmi ditahan, SM harus menjalani proses hukum lebih lanjut. Publik pun menanti perkembangan kasus dugaan korupsi anggaran DLH Pohuwato yang menyeret pejabat tersebut.
