SEPUTARPOHUWATO.COM – Upaya panjang Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk membangun kembali Kantor Bupati yang rusak akibat aksi pembakaran massa pada peristiwa Kerusuhan Pohuwato 21 September 2023 akhirnya membuahkan hasil.
Setelah melalui berbagai proses dan perjuangan panjang, pembangunan kantor tersebut direncanakan mulai terealisasi pada tahun 2026.
Anggaran pembangunan sebesar sekitar Rp43 miliar telah dialokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui DIPA kementerian dan saat ini sedang memasuki tahap proses pengadaan barang dan jasa.
Perjuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran itu tidaklah mudah. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga harus melakukan berbagai konsultasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Mulai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Namun upaya tersebut sempat menemui jalan buntu karena adanya ketidaksesuaian nomenklatur pembiayaan.
Pemerintah daerah kemudian kembali melakukan konsultasi dan presentasi beberapa kali kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Dari proses tersebut, proposal pembangunan Kantor Bupati Pohuwato akhirnya disetujui. Namun ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah, yakni menanggung biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Syarat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena biaya penyusunan DED mencapai sekitar Rp2,5 miliar. Jika biaya itu tidak dapat dipenuhi, maka pembangunan kantor bupati tidak akan dimasukkan dalam APBN.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Pohuwato kemudian mengajukan proposal bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT PETS.
Melalui program CSR tersebut, PT PETS menyetujui bantuan pembiayaan penyusunan DED sebesar Rp2 miliar dari total kebutuhan Rp2,5 miliar.
Dalam kesepakatan yang dibuat, pembayaran dilakukan secara bertahap pada tahun 2024 hingga 2025.
Setelah bantuan CSR disetujui, pemerintah daerah membentuk panitia CSR untuk mengelola proses tersebut, mengingat saat itu Pemda Pohuwato belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa pembayaran kepada konsultan perencana dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan.
“Pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2024 saat dokumen DED mencapai bobot 50 persen sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pembayaran tahap kedua dilakukan pada tahun 2025 setelah dokumen DED rampung 100 persen sebesar Rp1 miliar,” jelas Risdiyanto, Minggu (15/03/2026).
Ia menambahkan, seluruh pembayaran kepada penyedia konsultan dilakukan secara non tunai dari rekening panitia CSR ke rekening penyedia.
“Adapun pembayaran pemerintah daerah kepada penyedia konsultan dilakukan secara non tunai,” ujarnya.
Proses tersebut juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam laporan keuangan tahun 2025.
Saat ini, progres pembangunan Kantor Bupati Pohuwato telah memasuki tahap proses pengadaan barang dan jasa di BP2JK Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kontrak pelaksanaan fisik pembangunan direncanakan mulai pada April 2026.
