SEPUTARPOHUWATO.COM – Konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan di Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, akhirnya menemui titik terang.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, turun langsung mempertemukan warga pemilik lahan dengan manajemen perusahaan dalam sebuah pertemuan yang digelar di rumah jabatan bupati, Selasa (14/04/2026).
Pertemuan tersebut menghadirkan manajemen PT BJA, PT BTL, PT IGL, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Andi Baso Tabharani.
Turut hadir pula pihak Polres Pohuwato, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga yang selama ini terlibat dalam persoalan tersebut.
Diketahui, konflik ini sempat memanas hingga memicu aksi penutupan akses jalan oleh masyarakat menuju perusahaan pengolahan pellet kayu di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang terbuka untuk mencari solusi atas berbagai tuntutan masyarakat.
Beberapa poin utama yang disuarakan warga antara lain percepatan penerbitan sertifikat tanah, pembayaran plasma, serta akses jalan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan, seperti pencari kayu gamal, rotan, dan madu.
“Dari sekitar 110 bidang tanah yang diajukan, baru sekitar 30 bidang yang telah bersertipikat. Masih ada sekitar 80 bidang yang belum terselesaikan, padahal ini sudah menjadi komitmen perusahaan,” tegas Saipul.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato menyatakan kesiapan pihaknya untuk mempercepat proses sertipikasi tanah.
Namun, ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pengukuran di lapangan serta kelengkapan administrasi yang diajukan melalui pemerintah desa.
“Kami membutuhkan kehadiran masyarakat saat proses pengukuran agar proses bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak perusahaan melalui Manager Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengomunikasikan tuntutan masyarakat kepada pimpinan pusat di Jakarta.
“Kami akan membicarakan langsung dengan pimpinan. Insyaallah dalam waktu tidak lebih dari satu bulan sudah ada kejelasan,” ungkapnya.
Menutup pertemuan, Bupati Saipul mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap aman dan tidak melakukan aksi yang dapat merugikan semua pihak.
“Sambil menunggu hasil dari pihak perusahaan, kami berharap masyarakat tetap bersabar. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini menjadi kepentingan bersama, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun perusahaan demi menjaga keberlanjutan investasi di Kabupaten Pohuwato.
“Persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Mari kita bersabar dan menunggu keputusan dari pimpinan perusahaan di Jakarta,” pungkas orang nomor satu di Kabupaten ujung barat Provinsi Gorontalo ini.
