Scroll untuk baca artikel
Daerah

Putusan Banding KUD Dharma Tani Dikabulkan, Bupati Saipul Minta Hak Penambang Lokal Segera Diselesaikan

12
×

Putusan Banding KUD Dharma Tani Dikabulkan, Bupati Saipul Minta Hak Penambang Lokal Segera Diselesaikan

Sebarkan artikel ini
Bupati Saipul Mbuinga saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua bersama jajaran pengurus KUD Dharma Tani di ruang kerja Bupati Pohuwato, Senin (16/11/2026).

SEPUTARPOHUWATO.COM – Putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo terkait kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani membawa angin baru bagi perjalanan organisasi koperasi tersebut.

Melalui putusan Nomor 65/PDT/2026/PT GTO tertanggal 12 November 2026, Pengadilan Tinggi Gorontalo mengabulkan gugatan pimpinan KUD Dharma Tani, Idris Kadji dan kawan-kawan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato pun menyambut baik putusan tersebut dan menegaskan akan menghormati serta mengikuti keputusan lembaga peradilan terkait keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani di bawah kepemimpinan Idris Kadji.

Namun, di balik kepastian hukum tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menitipkan sejumlah harapan penting, terutama menyangkut penyelesaian hak-hak masyarakat penambang lokal.

Hal itu disampaikan Bupati Saipul saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua bersama jajaran pengurus KUD Dharma Tani di ruang kerja Bupati Pohuwato, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Iwan S. Adam dan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman.

Dalam kesempatan itu, Saipul mengungkapkan bahwa dirinya selama ini terus mengikuti perkembangan persoalan hukum yang dihadapi KUD Dharma Tani.

Dia mengaku bersyukur karena proses banding yang ditempuh akhirnya menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terhadap kepengurusan Idris Kadji.

Menurutnya, pemerintah daerah sejak awal juga telah mengikuti berbagai perkembangan, termasuk rapat-rapat yang membahas persoalan pengakuan kepengurusan koperasi tersebut.

Dengan adanya putusan ini, Saipul berharap KUD Dharma Tani dapat kembali menjalankan aktivitas organisasi dan mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah.

“Harapan kami, KUD Dharma Tani tetap eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sehingga bisa membantu program pemerintah daerah. Yang kami harapkan adalah sejauh mana peran KUD itu sendiri untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih tersisa dan menjadi tanggung jawab bersama,” ungkap Saipul.

Meski menyambut baik kepastian hukum kepengurusan KUD Dharma Tani, Bupati Saipul mengingatkan masih ada persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama.

Salah satunya menyangkut hak-hak masyarakat penambang lokal yang selama ini beraktivitas dan telah lama mendiami kawasan tersebut.

Menurut Saipul, persoalan hak masyarakat penambang lokal masih menjadi isu sentral yang harus segera dicarikan jalan keluar, terutama karena masih terdapat hak masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian dari pihak perusahaan.

Bupati 2 periode ini berharap KUD Dharma Tani dapat mengambil peran sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan.

“Jujur, kami masih belum bisa tenang apabila penyelesaian hak-hak masyarakat yang belum tuntas diselesaikan oleh perusahaan. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat dimediasi oleh pihak KUD,” tegasnya.

Saipul menilai, penyelesaian persoalan tersebut akan menjadi langkah penting dalam menciptakan situasi yang lebih kondusif di Pohuwato.

Sebab, apabila persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama, potensi munculnya hambatan maupun gejolak di tengah masyarakat diharapkan dapat diminimalkan.

Selain menyangkut hak penambang, Bupati Saipul juga menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja di lingkungan perusahaan PGM.

Dia berharap perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat lokal, khususnya putra-putri daerah yang hingga kini masih membutuhkan kesempatan kerja.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di Kabupaten Pohuwato harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya melalui aktivitas investasi, tetapi juga dengan membuka peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.

Karena itu, pemerintah daerah bersama KUD Dharma Tani berharap perusahaan dapat lebih memprioritaskan masyarakat Pohuwato dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Pemkab Pohuwato berharap kepastian kepengurusan KUD Dharma Tani berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama seluruh pihak.

KUD Dharma Tani diharapkan mampu menjalankan peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, persoalan hak masyarakat penambang lokal dapat menemukan penyelesaian, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah semakin terbuka, serta hubungan antara masyarakat dan perusahaan dapat berjalan lebih harmonis.

Pada akhirnya, kepastian hukum tersebut diharapkan tidak hanya mengakhiri persoalan kepengurusan koperasi, tetapi juga menjadi awal bagi penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Pohuwato.

Example 300250