SEPUTARPOHUWATO.COM – Sikap PT Merdeka Copper Gold Tbk yang menolak hadir dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pohuwato menuai kritik keras. Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, bahkan mengaku kecewa dengan cara perusahaan merespons undangan resmi lembaga legislatif tersebut.
Kekecewaan politisi Partai Gerindra itu mencuat dalam RDP yang digelar DPRD Pohuwato bersama Aliansi Orang Pohuwato Melawan (OPM), Senin (9/11/2026).
Menurut Hamdi, ketidakhadiran perusahaan bukan sekadar persoalan tidak memenuhi undangan formal. Lebih dari itu, dia menilai sikap tersebut seolah menunjukkan bahwa keberadaan DPRD, pemerintah daerah, bahkan masyarakat Pohuwato tidak dianggap penting oleh perusahaan.
“Bukan cuma DPRD, bukan cuma pemerintah daerah, bahkan seluruh masyarakat Pohuwato tidak punya arti apa-apa di mata perusahaan,” tegas Hamdi.
Padahal, menurut Hamdi, DPRD sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan harapan perusahaan dapat hadir dan memberikan penjelasan langsung atas berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Namun, respons yang diterima justru berupa surat balasan berisi penolakan untuk menghadiri RDP.
“Surat resmi yang kami berikan hari ini, tetapi kemudian dibalas dengan surat lagi, seperti orang sedang bercinta. Surat yang disampaikan itu berisi penolakan,” ungkapnya.
Bagi Hamdi, pola komunikasi melalui surat-menyurat seperti itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Aleg dapil Randangan Taluditi ini menilai, perusahaan semestinya hadir langsung dalam forum resmi DPRD agar berbagai aspirasi dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi konkret.
Dalam RDP tersebut, Hamdi juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait dampak investasi pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja.
Menurutnya, investasi berskala besar yang masuk ke Pohuwato semestinya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam membuka kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Namun, kata Hamdi, keluhan mengenai persoalan ketenagakerjaan justru menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari investasi tersebut.
“Kita berharap dengan adanya investasi mereka tidak jadi pengangguran,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hamdi turut menyinggung tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup serta pemenuhan berbagai poin perjanjian yang sebelumnya telah disampaikan.
Mantan Ketua Komda Alkhairaat Pohuwato ini mengatakan, bahwa Aliansi Orang Pohuwato Melawan (OPM) datang ke DPRD untuk meminta agar aspirasi masyarakat difasilitasi sehingga ada kejelasan dan transparansi dari pihak perusahaan.
“Wadah OPM datang ke DPRD untuk memfasilitasi itu agar ada transparansi. Harus ada jawaban konkret,” tegasnya.
Hamdi juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang tidak mendapatkan penyelesaian berpotensi menimbulkan kekecewaan yang semakin besar di tengah masyarakat.
Dia juga menyoroti mulai terbentuknya gerakan dan organisasi masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri dalam menghadapi korporasi.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Aleg 4 periode itu juga mengungkapkan bahwa ketidakhadiran manajemen perusahaan dalam undangan RDP bukan kali pertama terjadi.
Karena itu, dia berharap perusahaan tidak terus mengabaikan ruang komunikasi yang telah dibuka DPRD untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak korporasi.
Sementara itu, RDP tersebut dipimpin langsung oleh anggota DPRD Pohuwato dari Partai Demokrat, Hi Iwan Abay, S.Ag.
Forum ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
Melalui RDP tersebut, DPRD diharapkan dapat mengawal berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, tanggung jawab lingkungan, hingga transparansi pemenuhan kesepakatan perusahaan.
Adapun pihak PT Merdeka Copper Gold Tbk belum memberikan keterangan langsung dalam forum tersebut terkait alasan penolakan hadir maupun tanggapan atas berbagai persoalan yang disampaikan.
