SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan tegas menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui dukungan anggaran yang konsisten dan berkelanjutan. Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam pun memastikan bahwa program bantuan sosial ini akan tetap menjadi prioritas dalam skema alokasi belanja daerah.
“Insyaallah di pemerintahan kami, program PKH tetap menjadi perhatian, terutama untuk sharing anggaran agar program ini berjalan optimal,” ujar Iwan Adam saat menerima kunjungan silaturahmi Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Provinsi Gorontalo, Rabu (18/06/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati tersebut dihadiri juga oleh Asisten Administrasi Umum Mahyudin Ahmad dan Sekretaris Dinas Sosial Pohuwato, Risna Laisa.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kementerian Sosial RI melalui Korwil PKH Provinsi, seraya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Kami sangat memperhatikan keberlangsungan program PKH. Ini adalah bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung keluarga prasejahtera. Dari hasil pertemuan ini tentu akan dilaporkan kepada Bupati Pohuwato yang saat ini sedang menjalankan tugas di luar daerah,” kata Iwan.
Sementara itu, Korwil PKH Provinsi Gorontalo, Hendrik Yasin, menilai komitmen Pemkab Pohuwato terhadap PKH sebagai yang paling signifikan di antara seluruh kabupaten/kota di Gorontalo.
“Pohuwato menjadi daerah dengan sharing anggaran PKH terbesar di provinsi ini. Ini sangat jarang terjadi di kabupaten lain, dan tentu kami mengapresiasi komitmen luar biasa dari Pemkab,” ungkap Hendrik.
Kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, dalam rangka monitoring implementasi program PKH di tingkat kabupaten.
Menurut Hendrik, dukungan APBD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program bantuan sosial.
Selain menyinggung soal sinergi anggaran, Hendrik juga menyoroti target graduasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tahun 2025, yang menargetkan minimal 10 keluarga mandiri per pendamping.
Ia juga berharap Pemkab Pohuwato dapat mendorong program pusat lainnya seperti PPSE (Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi) melalui dukungan anggaran stimulan.
“Ke depan, kami harap ada intervensi tambahan dari pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian KPM, baik melalui pelatihan, modal usaha, maupun program lain yang relevan. Sinergi ini kunci keberhasilan implementasi program sosial,” pungkasnya.
