SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di ruang Tarsius Bappeda Pohuwato, Kamis (30/01/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Bappeda Irfan Saleh, serta dihadiri para asisten, pimpinan perangkat daerah, dan Tim Kerja Bupati.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Rektor Universitas Gorontalo dan Rektor Universitas Pohuwato, Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, serta perwakilan berbagai instansi, seperti UPT Kementerian BPS, KPPN, BPN, Ketua Baznas, camat se-Kabupaten Pohuwato, perbankan, pendamping desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Saya berharap seluruh tahapan penyusunan RKPD benar-benar menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan saran dan usulan demi pembangunan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi menuju RPJMD 2025-2029, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan awal sembari menunggu penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. RKPD 2026 nantinya akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan visi “Pohuwato Beradab 2045″—berkelanjutan, maju, mandiri, agamis, dan berbudaya.
“Visi ini telah selaras dengan perencanaan nasional, khususnya dengan Asta Cita, delapan poin visi-misi Presiden yang menjadi bingkai dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Jumadi Giono menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menggali data dan aspirasi masyarakat terkait kondisi daerah serta isu-isu strategis yang mendesak.
Hasil konsultasi ini, menurutnya, akan menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Pohuwato 2026, dengan skala prioritas pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Dengan adanya forum ini, pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pohuwato.
