SEPUTARPOHUWATO.COM – Calon Bupati Pohuwato nomor urut 2, Saipul Mbuinga, secara terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada kesenjangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan tambang emas di Pohuwato.
Hal ini disampaikan Saipul Mbuinga dalam debat Pilkada Pohuwato 2024, Minggu malam (17/11/2024), menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Yusri Helingo, calon Bupati nomor urut 1, tentang adanya ketidakadilan dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada penambang lokal.
“Sesungguhnya, kesenjangan aturan di bidang pertambangan itu tidak ada sama sekali. Pemerintah pusat sudah mengatur semuanya sesuai kepentingan masyarakat penambang,” ujar Saipul.
Saipul mengatakan, selama menjabat sebagai Bupati Pohuwato, ia bersama jajaran Forkopimda telah berupaya memediasi agar hak-hak penambang lokal dapat terpenuhi.
Dan salah satu langkah konkret yang diambil adalah menetapkan 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang kini siap dilanjutkan untuk proses Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).
“Ini adalah langkah nyata kami untuk mendukung masyarakat yang menggantungkan penghidupan di sektor ini,” tegas Saipul.
Ketua DPC Partai Gerindra Pohuwato ini juga memastikan komitmennya untuk mempercepat penerbitan izin pertambangan rakyat tersebut.
Menurut Saipul, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penambang lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertambangan sebagai penopang ekonomi daerah.
“Dan kami akan mengupayakan agar dari 10 blok WPR ini akan kita tingkatkan pengurusannya IPR harus cepat untuk diterbitkan,” pungkasnya.
