SEPUTARPOHUWATO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi dalam menangani persoalan anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Wajib Belajar 13 Tahun serta Pencegahan dan Penanganan ATS tingkat Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato, Kamis (27/8/2026).
FGD dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato, Arman Mohamad.
Turut hadir dalam kegiatan itu Tenaga Ahli Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Dr. Sugiyanto, serta Koordinator Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo, Bobby A. Gani.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan juga mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Camat Marisa Usman Bay, Sekretaris Bappeda Jumadi Giono, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Yeni Ahmad, unsur Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Desa Palopo, serta Pemerintah Kelurahan Libuo.
Dalam sambutannya, Iskandar Datau menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurutnya, persoalan anak usia sekolah yang tidak bersekolah masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato.
“Pemda Pohuwato, baik Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendikdasmen atas kegiatan ini. Mohon maaf, pimpinan kami saat ini belum bisa bersama-sama karena ada kegiatan yang tidak kalah penting yang harus diikuti,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik wilayah Pohuwato turut memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Sejumlah wilayah pesisir maupun daerah yang memiliki aktivitas pertambangan, perikanan, dan pertanian memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan anak-anak tetap mengenyam pendidikan.
Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. Tidak sedikit anak yang memilih membantu orang tua bekerja atau mencari penghasilan sendiri dibanding melanjutkan pendidikan.
Menurut Iskandar, melalui FGD tersebut pemerintah daerah berharap dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai persebaran anak putus sekolah dan ATS di setiap wilayah.
“Melalui FGD ini kita berharap dapat memetakan daerah-daerah mana yang memiliki jumlah anak putus sekolah dan anak tidak sekolah paling banyak. Dengan begitu, treatment atau penanganan yang akan kita lakukan dapat dirumuskan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan ATS membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga OPD terkait. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program pemerintah pusat dalam menekan angka anak tidak sekolah dapat berjalan efektif di daerah.
Pada kesempatan itu, Iskandar juga menyoroti persoalan sosial yang melibatkan anak-anak, termasuk keberadaan anak yang meminta sumbangan atau mengenakan kostum badut di sejumlah titik di pusat ibu kota kabupaten.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar anak-anak dapat kembali memperoleh hak mereka untuk belajar dan berkembang secara layak.
“Dengan adanya program ini, kita berharap tidak ada lagi anak-anak di Pohuwato yang seperti itu. Dari informasi yang ada, mereka bukan asli Pohuwato, melainkan berasal dari luar daerah dan kemungkinan terkoordinir,” ungkapnya.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Pohuwato bersama Kemendikdasmen berharap dapat menyusun langkah penanganan yang lebih terarah dan terpadu. Selain mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun, kegiatan ini juga diharapkan mampu menekan angka anak putus sekolah dan ATS di Kabupaten Pohuwato.
