SEPUTARPOHUWATO.COM – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, melalui kolaborasi bersama Bank SulutGo (BSG) Pohuwato, perusahaan kontraktor, subkontraktor, serta berbagai mitra kerja lainnya.
Sinergi tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja dari risiko kerja, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.
Program MLT dinilai memiliki peran strategis karena memberikan alternatif fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian rumah, pemenuhan uang muka, pembangunan rumah, hingga renovasi hunian.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato, Sri Mulyana, menegaskan bahwa program MLT merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, perlindungan sosial ketenagakerjaan idealnya tidak hanya hadir saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, memasuki masa pensiun, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi risiko lainnya, tetapi juga mampu membuka akses terhadap kebutuhan mendasar seperti perumahan.
“Kami ingin pekerja tidak hanya terlindungi ketika mengalami risiko kerja, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satunya melalui akses terhadap rumah yang layak. Karena itu, kami mengajak manajemen perusahaan, BSG dan seluruh kontraktor untuk bersama-sama mengoptimalkan MLT,” ujar Sanco.
Ia menilai peluang pengembangan program ini sangat besar mengingat Pohuwato memiliki aktivitas industri dan pertambangan yang menciptakan ekosistem ketenagakerjaan cukup luas. Selain pekerja perusahaan utama, terdapat pula pekerja pada perusahaan kontraktor, subkontraktor, vendor, hingga berbagai perusahaan pendukung lainnya.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perusahaan melakukan pemetaan kebutuhan pekerja, terutama mereka yang belum memiliki rumah, membutuhkan bantuan uang muka, ingin membangun rumah, atau memerlukan renovasi hunian.
Dalam mendukung implementasi program tersebut, BSG Pohuwato didorong menjadi salah satu mitra pembiayaan yang dapat memfasilitasi akses pekerja terhadap kredit perumahan.
Manajemen BSG Pohuwato melalui Roy Haras menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan sektor perbankan diharapkan mampu membangun ekosistem pembiayaan perumahan pekerja yang lebih mudah dipahami, terukur, dan terintegrasi.
Pada skema ini, BPJS Ketenagakerjaan berperan memastikan kepesertaan serta pemenuhan syarat program, sementara proses analisis dan persetujuan kredit tetap mengikuti ketentuan bank penyalur.
Program MLT sendiri menyediakan beberapa fasilitas utama, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Kredit Konstruksi (KK).
Berbagai pilihan tersebut memungkinkan peserta memilih fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tentunya setelah memenuhi persyaratan kepesertaan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Sanco juga mengingatkan bahwa MLT bukan bantuan tunai yang diberikan secara otomatis kepada peserta. Program ini memiliki persyaratan tertentu, termasuk status kepesertaan aktif, masa kepesertaan sesuai ketentuan, serta kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, calon penerima manfaat juga harus memenuhi persyaratan administrasi, dokumen perumahan, serta lolos analisis kredit dari bank penyalur.
“Kami berharap perusahaan dan seluruh kontraktor tidak hanya melihat MLT sebagai program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi sebagai instrumen kesejahteraan pekerja. Kalau pekerja memiliki rumah yang layak, tentu akan memberikan dampak positif terhadap keluarga, ketenangan bekerja, loyalitas dan produktivitas,” kata Sanco.
Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong terbentuknya ekosistem perumahan pekerja di Kabupaten Pohuwato yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pemberi kerja, kontraktor dan subkontraktor, perbankan, pengembang perumahan, pemerintah daerah, hingga pekerja sebagai penerima manfaat.
Dengan pemetaan kebutuhan yang tepat, sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan administrasi, serta dukungan lembaga pembiayaan, program MLT diharapkan mampu memperluas akses pekerja terhadap hunian yang layak.
Bagi Pohuwato, langkah ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan rumah, tetapi juga tentang membangun ketahanan keluarga, menciptakan kepastian masa depan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja secara berkelanjutan.
