SEPUTARPOHUWATO.COM – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut salah satunya dibahas Saipul saat melakukan pertemuan dengan Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah (BMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., Senin (5/10/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Yudia Ramli dan membahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta BMD di Kabupaten Pohuwato.
Bupati Saipul mengatakan, keberadaan BUMD memiliki posisi penting dalam mendukung kemajuan daerah apabila dikelola secara profesional dan optimal.
Menurutnya, BUMD tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi pelayanan dan usaha, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Keberadaan BUMD, BLUD dan BMD sangat dibutuhkan di suatu daerah. Ketiganya juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Saipul.
Dorong BUMD Lebih Profesional
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pohuwato membahas pengelolaan dan pengembangan BUMD agar ke depan dapat berjalan lebih baik.
Saipul menilai, tata kelola yang profesional menjadi salah satu kunci agar BUMD mampu berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemkab Pohuwato pun terus mendorong agar sektor tersebut dapat dikelola secara efektif sehingga memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Terutama dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain BUMD, Saipul juga menyampaikan perkembangan pengelolaan BLUD di Kabupaten Pohuwato.
Salah satunya RSUD Bumi Panua yang telah menerapkan pola pengelolaan sebagai BLUD.
“Untuk BLUD, khususnya RSUD Bumi Panua, sudah menjadi BLUD. Ini tentu penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Saipul.
Pengelolaan Aset Daerah Ikut Dibahas
Tak hanya membahas BUMD dan BLUD, pertemuan tersebut juga menyinggung pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan dan sesuai ketentuan dinilai penting agar seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Bagi Pemkab Pohuwato, pengelolaan aset bukan hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Pertemuan dengan jajaran Kemendagri diharapkan dapat memberikan penguatan sekaligus arahan bagi Pemkab Pohuwato dalam melakukan pembenahan dan optimalisasi BUMD, BLUD maupun BMD.
Bupati Saipul menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola ketiga sektor tersebut.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan sumber daya daerah agar semakin memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan PAD Pohuwato.
