SEPUTARPOHUWATO.COM – Program cetak sawah seluas 5 ribu lebih hektare di Kabupaten Pohuwato terus dikebut. Namun, target penyelesaian hingga Maret 2026 disebut-sebut sulit terealisasi.
Hal itu mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Cetak Sawah yang digelar di Hotel Aston Kota Gorontalo, Sabtu (28/02/2026). Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mirza Agus.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, hadir didampingi Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi. Turut pula Danrem 133/Nani Wartabone, Hardo Toga Parlindungan Sihotang, serta Dandim 1313 Pohuwato, Fiat Suwandana.
Dalam rakor tersebut, berbagai kendala teknis di lapangan menjadi sorotan. Tenggat waktu dari pemerintah pusat hingga Maret 2026 dinilai cukup berat jika melihat dinamika dan kondisi terkini.
Bupati Saipul mengakui, jajaran TNI yang dikomandoi Pangdam XIII/Merdeka terus bekerja maksimal demi mengejar target luasan sawah baru tersebut. Namun ia tak menutup kemungkinan bahwa capaian sesuai batas waktu yang ditetapkan sulit terpenuhi.
“Target sampai Maret nanti tentunya ini perlu untuk ditinjau kembali. Hampir dapat dipastikan dengan kondisi yang berkembang dalam diskusi, dengan target waktu tersebut kemungkinan capaiannya tidak bisa tercapai,” ujar Saipul.
Menurut Saipul, yang terpenting adalah target luasan sekitar 5 ribu sekian hektare tetap bisa terealisasi dengan baik, meski waktu pelaksanaan perlu disesuaikan.
Ia pun meminta agar Gubernur Gorontalo dapat mengonsultasikan kondisi tersebut kepada kementerian terkait, termasuk kemungkinan perpanjangan waktu pelaksanaan program.
“Yang penting target 5 ribu sekian hektare dapat kita capai dengan baik. Kita semua akan berusaha untuk itu,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta agar koordinasi terus diperkuat, baik antara pemerintah daerah, TNI, maupun Dinas Pertanian Provinsi.
Program cetak sawah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun dengan waktu yang terus berjalan dan sejumlah tantangan teknis di lapangan, publik kini menanti apakah target ribuan hektare tersebut mampu tercapai sesuai harapan atau justru membutuhkan kebijakan tambahan dari pemerintah pusat.
