SEPUTARPOHUWATO.COM – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Manna Hall Caffe, Gorontalo, Kamis (08/05/2025) kemarin.
Kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, Refli Basir, Ketua APDESI Pohuwato, Sirwan Mohi, serta Kabid PMD, Iswan Bouty. Workshop ini diikuti oleh seluruh Pengurus Askab BPD dari berbagai desa di Kabupaten Pohuwato.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, yang memberikan izin secara langsung untuk membuka kegiatan tersebut.
“BPD adalah bagian terpenting dari pemerintahan desa. Harus ada sinergi yang baik dengan kepala desa, terutama dalam membahas dan menetapkan anggaran desa,” ujar Iwan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh BPD tetap semangat dalam bekerja sama membangun desa. Menurutnya, segala permasalahan yang muncul di desa harus diselesaikan secara bersama-sama agar jalannya pemerintahan desa bisa lebih lancar dan harmonis.
“Apabila ada masalah di desa, kiranya diselesaikan secara bersama-sama supaya dalam bekerja bisa bersinergi dan berjalan lancar,” tambahnya.
Wabup Iwan juga mengatakan bahwa dirinya bersama Bupati Saipul Mbuinga siap menerima dan menyelesaikan aspirasi dari seluruh anggota BPD demi kemajuan desa-desa di Pohuwato.
Sementara itu, Kadis PMD Refli Basir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, sebanyak 25 desa di Pohuwato akan mengakhiri masa jabatan anggota BPD-nya.
Hal ini akan disusul dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang baru serta pemilihan kepala desa secara serentak.
“Ya, di tahun 2026 ada 25 desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan melakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak,” ujar Refli.
Ia juga menyinggung soal program perlindungan tenaga kerja untuk anggota BPD se-Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati telah menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan secara penuh tanpa potongan dari gaji.
“Jadi, jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk BPD ini gratis. Sudah ditanggung oleh pemerintah daerah, tanpa potongan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas kepedulian ini,” tutup Refli.
