seputarpohuwato.com, MARISA – Plt. Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, bersama Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, serta Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan terkait upaya penanggulangan bencana banjir, di Aula BPKPD Pohuwato, Kamis (26/09/2024).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Pengendali Teknis, Tri Widyantoro, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait upaya penanggulangan bencana banjir.
Menurut dia, pemeriksaan akan mencakup proses bisnis atau program kegiatan, risiko bawaan dalam isu-isu potensial, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang menimbulkan kerentanan bagi entitas terkait.
Pemeriksaan ini juga, katanya, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang berpotensi menjadi fokus pemeriksaan lebih mendalam, menentukan area kunci, merumuskan tujuan pemeriksaan, serta mengidentifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Fokus utama pemeriksaan ini adalah program atau kegiatan terkait penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pohuwato yang melibatkan beberapa dinas, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR”, ujar Tri.
Sementara itu Plt. Bupati Suharsi Igirisa dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan entry meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa.
Hal ini, menurutnya, penting dalam proses pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan bencana, khususnya banjir, yang menjadi prioritas utama.
Dikatakannya, kolaborasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Perkim, dengan pendampingan dari BPKPD serta Inspektorat Daerah.
“Kami berharap kehadiran tim BPK menjadi bentuk sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak pengawas, untuk memastikan bahwa anggaran penanggulangan banjir digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien”, ujar Suharsi.
Plt Bupati Pohuwato ini berharap, hasil pemeriksaan dari BPK RI dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam peningkatan metode penanggulangan bencana, baik dalam hal penganggaran, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi kinerja.
“Kami berharap, pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di masa mendatang dapat dikelola lebih baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah”, ujar Plt Bupati Suharsi Igirisa.
