SEPUTARPOHUWATO.COM – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato.
Tak ingin persoalan tersebut terus berlarut dan merugikan masyarakat, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi dan menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menariknya, pengawasan Satgas nantinya tidak hanya menyasar antrean kendaraan di SPBU, tetapi juga aktivitas penjualan BBM melalui pompa bensin mini (POM Mini) dan depot-depot BBM eceran.
Kesepakatan pembentukan Satgas tersebut mengemuka dalam rapat bersama Forkopimda yang dipimpin Bupati Saipul, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (16/11/2026).
Rapat itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato Arif Ronaldi, Ketua Pengadilan Negeri Marisa Ferdinal, Kasdim 1313/Pohuwato Mayor Inf. Muh. Ismaal, Kabag Ops Polres Pohuwato AKP Syang Kalibato, anggota DPRD Pohuwato Iwan Abay, serta sejumlah pimpinan OPD dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Bupati Saipul mengungkapkan, antrean panjang kendaraan saat ini terjadi di empat SPBU, yakni SPBU Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato.
Namun, kondisi paling menonjol terjadi di SPBU Marisa yang bahkan telah menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Saipul, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena memunculkan berbagai kritik terhadap pemerintah daerah.
“Persoalan antrean panjang ini menjadi fenomena yang terkadang memunculkan kritik sangat tajam kepada pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada langkah konkret dan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi,” ungkap Saipul.
Selain mengurai antrean panjang, Bupati Saipul juga menyoroti menjamurnya POM Mini dan depot-depot penjualan BBM eceran di Kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan temuan di lapangan, antrean panjang di SPBU diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mendapatkan BBM yang kemudian dijual kembali melalui POM Mini maupun secara eceran menggunakan botol berukuran satu hingga satu setengah liter.
BBM yang diperjualbelikan tersebut meliputi Pertalite, Pertamax hingga Solar. Bahkan, penjualan juga dilakukan menggunakan jeriken atau galon berukuran kecil.
Saipul menegaskan, aktivitas tersebut perlu mendapatkan pengawasan serius agar distribusi BBM tidak menyimpang dari peruntukannya.
Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari tidak terus dirugikan akibat praktik penjualan kembali yang tidak sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, Bupati juga mengingatkan agar rekomendasi pembelian BBM yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan petani dan nelayan.
Rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi operasional mesin pertanian, seperti mesin pembajak sawah dan ladang, serta kebutuhan nelayan untuk mengoperasikan perahu maupun kapal saat menuju lokasi rumpon atau melaut.
Ia meminta agar BBM yang diperoleh melalui rekomendasi tersebut tidak dialihkan untuk kepentingan lain, apalagi diperjualbelikan kembali.
Dari hasil pembahasan bersama Forkopimda, disepakati pembentukan Satgas yang melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta instansi terkait.
Satgas ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, menertibkan aktivitas penjualan BBM eceran, serta mengatur aktivitas kendaraan di SPBU.
Bupati Saipul menjelaskan, Pemkab Pohuwato sebelumnya telah menerbitkan surat terkait penertiban POM Mini, depot-depot BBM, dan pengaturan aktivitas di SPBU guna mengantisipasi antrean panjang.
Meski demikian, pelaksanaan penertiban tetap harus didasarkan pada hasil pemantauan dan temuan dinas terkait di lapangan.
Ia menegaskan, persoalan BBM membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan unsur lintas sektor yang memiliki kewenangan.
Bahkan, Saipul meminta agar Satgas yang telah disepakati pembentukannya tidak hanya sebatas formalitas, tetapi langsung menunjukkan aktivitas pengawasan di lapangan.
“Penting kebersamaan dan keterlibatan dalam memerangi hal ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari semua lintas sektor. Olehnya, penting rapat ini menghasilkan pembentukan Satgas. Begitu terbentuk hari ini, Satgas sudah harus eksis di lapangan,” tegasnya.
Melalui pembentukan Satgas tersebut, Pemkab Pohuwato berharap persoalan antrean panjang di empat SPBU dapat segera diatasi.
Selain itu, pengawasan terhadap POM Mini dan depot BBM eceran diharapkan semakin optimal sehingga distribusi BBM di Kabupaten Pohuwato berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.













