SEPUTARPOHUWATO.COM – Suasana di sejumlah sekolah di Kabupaten Pohuwato mendadak heboh setelah beredar kabar adanya plafon laboratorium yang ambruk. Bangunan tersebut diketahui merupakan proyek yang dikerjakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pihak ketiga.
Beruntung, peristiwa itu tidak menelan korban jiwa. Namun kondisi plafon yang roboh membuat para guru dan kepala sekolah cemas, apalagi bangunan itu baru beberapa waktu selesai dikerjakan.
“Lab itu sekarang kan di pihak ketiga kan, bukan menyalahkan dorang (mereka), tapi hasil pekerjaannya itu tidak bagus,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya saat ditemui, Senin (27/10/2025).
Ia pun mengungkapkan, kerusakan pada bangunan laboratorium tidak hanya terjadi di satu sekolah saja, melainkan di beberapa titik. Keluhan serupa pun ramai diperbincangkan di grup kepala sekolah.
“Rusak semua, termasuk lab-lab yang mereka kerjakan sekarang kondisinya memprihatinkan. Di Taluditi ada sekolah itu plafonnya sampai jatuh semua. Untung saja waktu ambruk, anak-anak tidak ada di ruangan,” ujarnya.
Menurutnya, para kepala sekolah berharap agar pelaksanaan proyek pendidikan ke depan tidak lagi dikerjakan oleh pihak ketiga. Mereka pun meminta agar dana DAK bisa diserahkan langsung untuk dikelola oleh pihak sekolah secara swakelola.
“Kalau pengerjaannya diserahkan ke sekolah, kami pasti akan jaga kualitasnya. Artinya, ini kan demi keselamatan anak-anak juga. Kasihan kalau bangunannya cepat rusak,” harapnya yang diamini sejumlah guru lainnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato, Fitriyani H. Lasantu, tak menampik adanya sejumlah keluhan terkait kualitas pembangunan fasilitas sekolah oleh pihak ketiga.
Fitriyani pun berkata bahwa ke depan kebijakan baru dari pemerintah pusat akan mengarahkan pelaksanaan proyek pendidikan melalui mekanisme swakelola.
“Kalau swakelola, itu manfaatnya akan lebih terasa langsung oleh sekolah. Kalau dikontrakkan, pasti ada keuntungan pihak ketiga. Tapi kalau dikelola oleh sekolah, mereka sendiri yang akan merasakan dampak dan keuntungannya,” jelas Fitriyani.
Tahun depan, katanya, Dinas Pendidikan Pohuwato hanya akan fokus pada penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sementara untuk revitalisasi bangunan sekolah dan sarana pendukung lainnya akan langsung ditangani oleh pihak sekolah.
“Revitalisasi nanti dananya langsung dari kementerian dan langsung masuk ke rekening kepala sekolah. Kami hanya melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, bukan lagi pengelolaan anggaran,” terangnya.
Fitriyani menjelaskan bahwa penentuan sekolah yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi bukan ditentukan oleh dinas, melainkan oleh Kementerian Pendidikan setelah melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
“Kami hanya mengusulkan sekolah yang butuh perbaikan. Pusat yang akan datang mengecek dan menentukan. Insya Allah di tahun 2026 nanti akan lebih banyak sekolah kita yang tertangani,” ujarnya.
Namun, Fitriyani yang juga Asisten Ekbang Setda Pohuwato ini mengingatkan agar pihak sekolah dapat menyajikan data yang benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Karena terkadang di Dapodik dilaporkan sarana masih baik, padahal setelah dicek rusak. Ini yang harus dibenahi supaya bantuan bisa tepat sasaran,” tutupnya.
