SEPUTARPOHUWATO.COM – Komandan Kodim (Dandim) 1313/Pohuwato, Letkol Arm Fiad Suwandana menghadiri rapat kerja sama program Cetak Sawah (CS) dan pembangunan Irigasi Tersier di wilayah Kabupaten Pohuwato, Senin (05/01/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Puskodal Makodim 1313/Pohuwato, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa ini dipimpin langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hardo Sihotang.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan krusial mencuat dan membuat suasana diskusi berlangsung dinamis. Berbagai kendala di lapangan, khususnya terkait kepemilikan dan batas lahan, menjadi sorotan utama dalam percepatan program strategis ketahanan pangan tersebut.
Brigjen TNI Hardo Sihotang secara tegas mengatakan bahwa program Cetak Sawah dan Irigasi Tersier di Kabupaten Pohuwato harus tuntas sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) paling lambat 31 Maret 2026.
“Kegiatan cetak sawah masih terkendala kepemilikan lahan dan pematokan batas. Ini harus segera diselesaikan. Kepala desa diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan,” tegas Danrem.
Jenderal bintang satu ini juga menyoroti lambatnya respons sejumlah unsur di tingkat kecamatan dan desa dalam menjembatani komunikasi dengan pemilik lahan, khususnya di Kecamatan Randangan dan Patilangio.
Mantan Wadanrindam II/Swj ini bahkan menargetkan pembebasan lahan dan normalisasi lokasi cetak sawah dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu ke depan.
Selain itu, jadwal pengukuran Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) juga akan diperketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Program Cetak Sawah di Pohuwato sendiri direncanakan mencakup 17 desa dengan total luasan mencapai 1.001 hektare yang tersebar di Kecamatan Randangan dan Kecamatan Patilangio.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi mengungkapkan bahwa kendala di lapangan semakin kompleks karena masih banyak pemilik lahan yang tidak berada di lokasi saat alat berat mulai bekerja.
Selain itu, pembangunan Irigasi Tersier juga terkendala persoalan batas kepemilikan lahan, termasuk di wilayah Motoluhu Selatan.
“Kami juga merencanakan penambahan kontrak PKS cetak sawah seluas kurang lebih 4.000 hektare di Pohuwato yang rencananya ditandatangani pada 31 Maret 2026,” jelas Kamri.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah bersama TNI berencana mendirikan posko pengendalian di Kecamatan Randangan dan Patilangio serta menambah jumlah alat berat di lapangan.
Dalam rapat itu, perwakilan warga desa turut menyampaikan keberatan. Sebagian warga menolak cetak sawah karena lahan yang direncanakan merupakan kebun kelapa yang sudah produktif.
Warga juga meminta agar pembangunan cetak sawah dibarengi dengan pembuatan plat deker, penguatan saluran pembuangan, serta pintu klep air guna mencegah banjir dan luapan air ke permukiman.
Rapat koordinasi tersebut berakhir pada pukul 13.20 Wita dan berjalan aman serta lancar. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi seluruh pihak guna menyukseskan program Cetak Sawah dan pembangunan Irigasi Tersier di Kabupaten Pohuwato.
