SEPUTARPOHUWATO.COM – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mendampingi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P, meninjau program percetakan sawah di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Jum’at (23/01/2026).
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Pangdam XIII/Merdeka dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Pangdam hadir didampingi Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang.
Rombongan Pangdam disambut oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Kajari Pohuwato Arif Renaldi, SH, MH, Dandim 1313/Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Limonu Hippy, dan Kepala Dinas Pertanian Pohuwato Kamri Alwi.
Hadir pula perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Camat Randangan Saharudin Saleh, serta unsur pemerintah desa, penyuluh pertanian, petani, dan masyarakat setempat.
Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas perhatian Pangdam XIII/Merdeka terhadap program cetak sawah di Kabupaten Pohuwato. Ia mengatakan percetakan sawah di Kecamatan Randangan terus dilakukan seiring berfungsinya Bendung Randangan.
“Percetakan dan penanaman sawah ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat,” ujar Saipul.
Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pekerjaan percetakan sawah yang dilaksanakan oleh Kodim 1313/Pohuwato.
Jenderal bintang dua dipundaknya ini juga menegaskan pentingnya memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pertanian Pohuwato Kamri Alwi menjelaskan bahwa luas lahan percetakan sawah di Desa Motolohu mencapai 39,74 hektare. Saat ini, lahan tersebut memasuki tahap akhir persiapan pengolahan sebelum dilakukan penanaman padi sawah.
“Kami targetkan penanaman dapat dilakukan pada akhir Januari atau minggu pertama Februari, setelah seluruh pengolahan lahan selesai,” jelas Kamri.
Ia menambahkan, kendala yang masih dihadapi di lapangan terkait saluran pembuang air. Pihaknya berharap Balai Wilayah Sungai Sulawesi dapat segera melakukan penanganan agar pelaksanaan program berjalan optimal.
