SEPUTARPOHUWATO.COM – Ketua Komite SMP Negeri 1 Marisa, Rahmat Buluati, angkat bicara menanggapi isu pengadaan kursi yang sempat menimbulkan polemik di kalangan orang tua siswa baru. Didampingi oleh Kepala SMPN 1 Marisa, Syahrir Panoe, Rahmat memberikan penjelasan langsung di hadapan awak media, Senin (14/07/2025).
Dalam keterangannya, Rahmat mengaku persoalan ini muncul saat pelaksanaan rapat komite bersama orang tua siswa baru kelas VII. Ia menyebutkan bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah siswa yang lulus dan jumlah siswa baru yang diterima.
“Yang keluar hanya 126 siswa dari kelas IX, tapi yang masuk mencapai 253 orang. Ini kelebihan 127 siswa. Kursi tidak tersedia, hanya meja yang ada. Kami sampaikan beberapa opsi seperti seleksi, perangkingan, atau pembagian zonasi, tapi semua ditolak oleh orang tua,” jelasnya.
Para orang tua, kata Rahmat, meminta agar seluruh siswa tetap diterima bersekolah di SMPN 1 Marisa dan siap bertanggung jawab atas pengadaan kursi yang dibutuhkan.
Dijelaskannya lagi, setelah dilakukan musyawarah dan penawaran, disepakati bahwa masing-masing orang tua akan membayar Rp88.900 untuk membantu pembelian kursi, dengan harga per unit kursi sebesar Rp175.000.
“Jadi, itu bukan keputusan sepihak. Orang tua yang meminta agar anak mereka tetap bisa sekolah di sini. Mereka sendiri yang sepakat untuk gotong royong menyediakan kursi,” tegasnya.
Rahmat pun mengaku, bahwa pihak sekolah tidak turut campur dalam keputusan tersebut dan sepenuhnya berada di bawah koordinasi komite dan orang tua.
“Sekolah bahkan menolak pada awalnya, tapi karena kami tidak mungkin menolak 127 anak untuk sekolah disini, akhirnya kami carikan solusi. Ini murni usulan dari orang tua,” ujarnya.
Terkait usulan agar pembelian kursi menggunakan Dana BOS, Rahmat menjelaskan bahwa anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Dana BOS sudah terprogram untuk hal-hal lain. Jadi tidak bisa dialihkan begitu saja,” katanya.
Rahmat juga menanggapi adanya rencana aksi demo oleh sebagian pihak yang menilai kebijakan ini memberatkan. Mantan Ketua KPU Pohuwato ini pun menyatakan siap memberi penjelasan langsung di Dinas Pendidikan Pohuwato.
“Kalau pun pada akhirnya solusi ini ditolak, kami akan lakukan rapat ulang dan tegas hanya akan menerima 126 siswa sesuai kapasitas kursi yang tersedia. Kami tidak cari keuntungan apa pun, tidak ada uang sepeser pun yang kami ambil, nol besar,” tegasnya.
Pihak komite berharap persoalan ini tidak diperbesar hingga ke Pemda atau Dinas Pendidikan, mengingat masalah ini masih bisa diselesaikan secara internal antara sekolah, komite, dan orang tua.
“Intinya, semua yang dilakukan ini demi masa depan anak-anak kita agar mereka tetap bisa bersekolah. Kami tidak ingin ada anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena soal kursi,” pungkas Rahmat.
Sebagai penutup, Kepala SMPN 1 Marisa Syahrir Panoe secara tegas menyatakan bahwa pihak sekolah telah membuka ruang solusi bagi siswa yang benar-benar tidak mampu.
“Dan itu sudah diklarifikasi sebelumnya. Komite sudah menyampaikan bahwa iuran kursi bisa dicicil dan sebagainya. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, saya persilakan orang tua langsung menghadap saya. Pasti ada solusi dari pihak sekolah,” ujar Syahrir.
“Yang terpenting, jangan sampai ada anak yang tidak sekolah hanya karena soal kursi. Kami terbuka untuk dialog dan siap bantu mereka yang benar-benar kesulitan,” tambah mantan Ketua PGRI Pohuwato ini.
