SEPUTARPOHUWATO.COM – Anggota DPR RI asal Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husain Mohi, menilai Nadiem Anwar Makarim berada pada posisi yang kurang tepat saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Menurut Elnino, Nadiem justru lebih cocok jika diberi amanah sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mengingat kapasitas dan kemampuannya di bidang teknologi digital.
“Menurut saya posisi tempatnya keliru, dia adalah the right man in the wrong place. Kalau Nadiem Makarim menjadi Menkominfo, maka dunia digital Indonesia akan lebih dahsyat dan lebih mantap dalam memperkuat kedaulatan bangsa di ruang digital,” ujar Elnino.
Pernyataan tersebut disampaikan Elnino usai penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Selasa (04/01/2022).
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo itu menilai Nadiem merupakan sosok jenius dan aset bangsa yang memiliki potensi besar dalam membangun kedaulatan data dan informasi Republik Indonesia.
“Saya mengakui Bapak Nadiem Anwar Makarim adalah orang jenius, aset bangsa dengan potensi luar biasa. Namun menurut saya, saat ini beliau berada di tempat yang salah,” tegasnya.
Elnino menekankan bahwa di era digital saat ini, persoalan data dan informasi tidak bisa lagi dihindari. Indonesia, kata dia, seharusnya sudah memiliki server data sendiri tanpa bergantung pada negara lain.
“Kalau Nadiem Anwar Makarim menjadi Menkominfo, kita bisa mandiri secara data. Kita akan punya data server sendiri. Itu investasi luar biasa untuk masa depan bangsa. Kalau itu terwujud, Indonesia tidak lagi dipermainkan di kawasan Asia,” jelasnya.
Di sisi lain, Elnino juga menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek, salah satunya terkait isu penghapusan mata pelajaran keagamaan.
“Menurut saya tidak perlu ada penghapusan mata pelajaran agama. Kalau pun digabung silakan, saya tidak mempersoalkan, asalkan agamanya jangan dihilangkan. Indonesia ini negara yang beragama,” katanya.
Selain itu, Elnino turut menyinggung belum jelasnya kriteria rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga saat ini.
Ia meminta pemerintah memberikan afirmasi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, dengan mempertimbangkan faktor usia serta keterpencilan wilayah.
“Kami meminta afirmasi P3K untuk honorer yang lama pengabdiannya, umur, dan keterpencilan tempat. Jangan dibagi rata seolah-olah Indonesia hanya Jakarta,” pungkas Elnino.
